Gelombang demonstrasi yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia saat ini bukan disebabkan oleh campur tangan asing, melainkan berasal dari persoalan ekonomi domestik yang semakin menekan kehidupan masyarakat. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, menegaskan hal ini dalam sebuah diskusi virtual bertajuk “Ketimpangan, Reformasi Fiskal, dan Masa Depan Ekonomi” pada Senin (1/9/2025).
Demonstrasi Dipicu Masalah Ekonomi Domestik
Menurut Esther, faktor utama pemicu meluasnya aksi protes adalah masalah perut, yakni tekanan ekonomi yang dirasakan langsung oleh rakyat. Kondisi seperti kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pemangkasan perlindungan bagi tenaga kerja, serta gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang masif menjadi latar belakang ketidakpuasan warga. “Ini bukan intervensi asing, melainkan masalah domestik yang menekan rakyat,” jelasnya.
Esther menyoroti ketimpangan yang semakin tajam di bidang ekonomi dan sosial. Contohnya, gaji ratarata buruh yang hanya sekitar Rp5 juta per bulan sangat jauh berbeda dibandingkan gaji resmi anggota DPR yang mencapai Rp104 juta. Ketimpangan ini dinilai memperparah rasa ketidakadilan sosial di kalangan masyarakat. “Gaji anggota DPR 20 kali lipat lebih tinggi dari gaji buruh. Sementara itu, perlindungan terhadap buruh dalam UU ketenagakerjaan tidak memadai, malah fasilitas DPR terus meningkat,” papar Esther.
Ancaman Stabilitas Politik dan Ekonomi
Jika ketidakpuasan publik dibiarkan terus berlanjut tanpa adanya respons yang memadai dari pemerintah, Esther memperingatkan bahwa dampaknya bisa sangat berbahaya bagi stabilitas politik dan ekonomi nasional. Gejolak yang terjadi berpotensi menekan nilai tukar rupiah dan melemahkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Kondisi tersebut telah tampak nyata dalam beberapa pekan terakhir dan memperlihatkan tren pelemahan ekonomi yang serius.
Lebih jauh, Esther juga menyoroti ancaman yang dihadapi kelas menengah Indonesia. Stagnasi upah, pemutusan hubungan kerja, dan minimnya penciptaan lapangan kerja formal berpotensi mengikis kekuatan kelas menengah yang selama ini menjadi penggerak utama konsumsi domestik. Jika kelas menengah melemah, maka daya beli masyarakat turun dan secara otomatis berdampak pada kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional.
Peluang dan Langkah Pemerintah
Untuk mencegah krisis ekonomi yang lebih dalam, Esther mendesak pemerintah segera melakukan realokasi anggaran negara. Prioritas utama haruslah menjaga daya beli masyarakat agar tetap stabil, bukan dengan kebijakan yang justru menambah beban finansial rakyat, seperti kenaikan pajak yang tanpa kalkulasi matang. Penguatan sektor industri manufaktur dan revitalisasi rantai pasok domestik menjadi strategi penting agar dapat menciptakan lapangan kerja baru.
Berikut adalah beberapa langkah yang diusulkan Esther untuk mengatasi tekanan ekonomi saat ini:
- Merealokasi anggaran negara untuk prioritas sosial dan ekonomi rakyat.
- Menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat dengan kebijakan fiskal yang mendorong konsumsi.
- Penguatan sektor industri manufaktur sebagai basis penciptaan lapangan kerja formal.
- Revitalisasi rantai pasok domestik untuk mendorong kemandirian ekonomi.
Situasi Lapangan dan Respon Masyarakat
Fenomena demonstrasi yang terjadi, seperti aksi di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Medan, menggambarkan kegeraman masyarakat terhadap kondisi yang semakin berat. Massa pengunjuk rasa bahkan melakukan tindakan anarkis, seperti melempar batu ke barikade polisi, sebagai bentuk ekspresi frustrasi mereka terhadap ketimpangan dan kondisi ekonomi yang memburuk.
Sementara itu, pemerintah dan pemangku kepentingan diharapkan dapat segera meredam ketegangan ini dengan mendengarkan aspirasi rakyat dan menghadirkan solusi konkret. Apabila aspirasi tersebut terus diabaikan, maka potensi kerusuhan sosial dan dampak negatif ekonomi akan kian membesar, bahkan bisa berimbas pada stabilitas nasional secara luas.
Kondisi ini menegaskan bahwa gelombang aksi demonstrasi bukanlah hasil rekayasa atau pengaruh asing, melainkan lantaran masalah fundamental yang menyangkut kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, upaya penanganan harus dilakukan dengan strategi yang fokus pada perbaikan ekonomi rakyat secara menyeluruh dan berkelanjutan.
