Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengeluarkan pernyataan yang membela posisi Bupati Pati, Sudewo, yang tengah menjadi sorotan akibat wacana pemakzulan. Ia menegaskan bahwa Sudewo merupakan pejabat hasil pilihan demokratis masyarakat Pati secara langsung, sehingga proses politik yang sedang berjalan tidak boleh mengganggu stabilitas pemerintahan daerah.
Tito menyoroti bahwa isu kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang memicu ketidakpuasan masyarakat hingga dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Angket Pemakzulan bukanlah akar permasalahan sebenarnya. Kebijakan PBB tersebut bahkan sudah dibatalkan, sehingga Mendagri menduga ada motif politik lain di balik upaya pemakzulan. Pernyataan ini ia sampaikan untuk membela legitimasi Sudewo sebagai kepala daerah yang sah dan terpilih melalui mekanisme pemilihan langsung.
Reaksi Publik dan Kritik Netizen
Namun, pembelaan Mendagri ini justru memicu pro kontra dan amarah di kalangan netizen. Banyak warganet merespons pernyataan Tito secara pedas di media sosial, khususnya pada kolom komentar unggahan akun Twitter @BosPurwa yang membagikan berita terkait pernyataan Mendagri. Para pengguna internet menegaskan bahwa seandainya Bupati Sudewo benarbenar dipilih oleh rakyat, maka rakyat pula yang berhak mencabut mandat jika merasa kecewa atau tidak puas atas kinerja pemerintahannya.
Berikut sejumlah komentar warganet yang mewakili aspirasi publik:
-
Akun @abas** menulis, “Jika Bupati beneran dipilih rakyat, maka hak rakyat untuk melengserkan jika Bupatinya minus gak bermanfaat bagi rakyatnya. Logika sehat itu hanya dipahami oleh rakyat, pejabat negara sdh terlalu nyaman makan Pajak Rakyat sampe nalarnya nyungsep.”
-
Pengguna @suharto*** menambahkan, “Rakyat sudah muak alasan demi rakyat atau dipilih rakyat, jika rakyat berkehendak dapat disebut kedaulatan rakyat telah mencabut mandatnya.”
-
Kemudian akun @fadh** mempertanyakan, “Terus yang demo dan yang minta mundur siapa? Kan rakyat juga! Berarti sah kan? Otak di mana otak?”
- Sedangkan @relaxa*** menegaskan, “Tolonglah, rakyat yg minta dia mundur, ngerti pak Mendagri???”
Komentarkomentar tersebut menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap Sudewo dan menolak argumen Mendagri yang menempatkan isu pemakzulan sebagai sesuatu yang mengganggu stabilitas proses politik. Mayoritas warganet menyerukan bahwa demokrasi mensyaratkan hak rakyat untuk memilih dan juga mengganti pemimpin apabila tidak memenuhi harapan.
Isu Pajak Bumi dan Bangunan sebagai Pemicu
Isu pajak menjadi faktor utama yang menyulut kegaduhan di Pati. Pajak Bumi dan Bangunan yang naik dianggap memberatkan warga sehingga menimbulkan protes luas. Namun, Mendagri telah mengonfirmasi pembatalan kebijakan pajak tersebut dan curiga ada kepentingan politik di luar persoalan fiskal yang memicu gerakan pemakzulan. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai motif asli di balik gejolak politik di Pati.
Meskipun demikian, legitimasi tersebut di mata publik semakin diragukan karena reaksi massa yang cukup besar menuntut mundur Bupati Sudewo. Pembentukan Pansus Angket Pemakzulan menunjukkan proses politik formal yang tengah berlangsung untuk menguji kinerja dan kredibilitasnya sebagai pemimpin daerah.
Stabilitas Pemerintahan Daerah dan Dilema Demokrasi
Pernyataan Mendagri yang mengedepankan legitimasi pemilihan langsung harus diimbangi dengan kesadaran bahwa dalam demokrasi rakyat memiliki kedaulatan penuh, termasuk hak menguji dan mengganti pemimpin. Di sisi lain, menjaga stabilitas politik merupakan keharusan agar pelayanan publik tetap berjalan efektif tanpa terpengaruh konflik internal yang berkepanjangan.
Kasus di Pati menjadi contoh dinamika politik lokal yang tidak hanya berkutat pada kebijakan teknis seperti Pajak Bumi dan Bangunan, tetapi juga persoalan legitimasi, aspirasi rakyat, dan kepentingan politik yang kompleks. Pemerintah pusat dan daerah menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan tersebut agar tidak menimbulkan gejolak sosial yang berkepanjangan.
Polemik ini masih akan berkembang seiring dengan proses yang ditempuh oleh Pansus Angket dan respons masyarakat luas terhadap kebijakan Bupati Sudewo. Pengawasan dan komunikasi yang efektif dari seluruh pihak terkait menjadi kunci dalam menyelesaikan konflik ini secara demokratis dan damai, sehingga kesejahteraan masyarakat Pati tetap menjadi prioritas utama.
