Sebuah video yang memperlihatkan mobil pelat merah kesulitan melintasi jalanan rusak di sebuah perkampungan di Tasikmalaya menjadi viral dan mengundang perhatian netizen serta komentar pedas. Mobil tersebut diduga dinaiki oleh pejabat daerah yang mengalami kesulitan melewati tanjakan dengan kondisi jalan yang sangat buruk, hingga terpaksa terhenti. Kejadian ini menjadi sorotan sekaligus kritik terhadap buruknya kondisi infrastruktur di wilayah tersebut.
Kondisi Jalanan dan Sikap Warga
Jalanan perkampungan yang rusak parah dengan medan tanjakan curam itu membuat mobil pelat merah tersebut tidak mampu melanjutkan perjalanan. Tidak seperti yang diharapkan, warga sekitar yang menyaksikan peristiwa tersebut memilih untuk tidak membantu. Mereka justru merekam dan menertawakan kesulitan mobil mewah itu sebagai bentuk protes tidak langsung kepada pemerintah setempat yang dianggap lalai dalam memperbaiki jalan.
Keterangan dalam video menyebutkan bahwa warga sengaja tidak memberikan bantuan sebagai kritik atas kondisi jalan yang selama ini dibiarkan rusak tanpa perbaikan signifikan oleh pemerintah desa atau daerah. Seorang warga menyatakan bahwa tidak ada upaya perbaikan jalan di wilayah tersebut meski sudah berulang kali diusulkan.
Respons dari Netizen dan Sindiran untuk Pejabat
Video tersebut cepat mendapat respons berbagai komentar netizen yang mayoritas mendukung sikap warga yang memilih tidak menolong mobil pelat merah tersebut. Beberapa komentar menunjukkan kepuasan melihat pejabat kesulitan merasakan langsung kondisi jalan yang buruk seperti yang dialami masyarakat setempat setiap hari.
Contoh komentar netizen yang viral antara lain:
- “Jalannya aja gak mau ngaspal biar dirasain para pejabat.”
- “Bagus, emang gak usah dibantuin biar makhlukmakhluk yang di dalam mobil ngrasain lewat jalan rusak gimana susahnya.”
- “Tuh kan jadi susah sendiri lewat. Gimana warganya yang setiap hari lewat jalan situ.”
Namun, ada pula komentar sarkastik yang menyindir kemungkinan pejabat tersebut justru mengajukan penggantian mobil dinas yang lebih tangguh daripada memperbaiki jalan.
Sindiran Terselubung ke Gubernur Dedi Mulyadi
Video ini juga tak lepas dari komentar bernada sindiran kepada Gubernur Jawa Barat saat itu, Dedi Mulyadi, karena wilayah tersebut berada di Tasikmalaya yang termasuk dalam daerah administratif yang sebagian wilayahnya berada di bawah kewenangan provinsi. Meski tidak ada penjelasan rinci lokasi tepatnya, netizen mengaitkan kondisi ini dengan kepemimpinan dan manajemen daerah.
Beberapa netizen mengaitkan persoalan infrastruktur ini dengan pejabat daerah dan pemerintah provinsi, menuntut tanggung jawab yang lebih serius terhadap perbaikan jalan terutama yang berdampak langsung pada kehidupan warga. Ada pula pembelaan yang mengingatkan bahwa jalan tersebut mungkin bukan menjadi kewenangan Gubernur Dedi Mulyadi secara langsung, melainkan pemerintah kabupaten atau kota terkait.
Upaya Pelaporan Jalan Rusak di Jawa Barat
Kejadian ini memunculkan kembali kesadaran bahwa masyarakat bisa mengambil peran aktif melaporkan kerusakan jalan kepada instansi terkait. Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyediakan beberapa kanal resmi untuk pengaduan infrastruktur, yang bisa diakses oleh warga secara mudah dan transparan.
Berikut beberapa cara melaporkan jalan rusak di Jawa Barat:
- Melalui Website Resmi Pemprov Jabar
- Melalui Aplikasi SP4N Lapor!
- Unduh aplikasi di ponsel atau kunjungi lapor.go.id.
- Pilih kategori “Infrastruktur” atau “Jalan Rusak”.
- Kirim laporan yang akan diteruskan ke Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR) Provinsi Jawa Barat atau Dinas PU kabupaten/kota terkait.
Dengan melaporkan kerusakan lewat kanal resmi, warga dapat membantu mempercepat penanganan masalah infrastruktur yang selama ini menjadi keresahan masyarakat.
Insiden mobil pelat merah yang terjebak di jalanan rusak ini menjadi gambaran nyata tantangan pembangunan infrastruktur di beberapa daerah, sekaligus pengingat bagi pejabat daerah untuk lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat. Sikap kritis warga dan dukungan netizen di media sosial menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik, terutama dalam hal perbaikan jalan yang menjadi akses utama aktivitas warga seharihari.
