Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyoroti keberadaan bisnis manipulatif yang semakin mengancam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam Sidang Tahunan MPR RI 2025 yang digelar pada Jumat, 15 Agustus 2025 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Puan mengungkapkan bahwa bisnis manipulatif menjadi tantangan besar yang harus segera diatasi oleh bangsa. Presiden RI, Prabowo Subianto, turut hadir pada kesempatan tersebut.
Puan menyebut bisnis manipulatif bukanlah fenomena baru, namun intensitas dan dampaknya kini semakin signifikan. Ia mencontohkan beberapa praktik ilegal seperti tambang ilegal, judi online (judol), narkoba, dan penyelundupan sebagai bentuk bisnis manipulatif yang merusak sendisendi sosial dan ekonomi masyarakat. “Kita menghadapi kenyataan pahit, sebagian kecil masyarakat dengan segala kelebihannya justru mengeksploitasi rakyat dan sumber daya alam melalui praktik bisnis yang manipulatif,” ujarnya tegas.
Bisnis manipulatif tersebut tidak hanya merugikan masyarakat secara ekonomi tetapi juga membawa dampak sosial yang luas. Puan menegaskan bahwa keuntungan yang diperoleh oleh oknumoknum pelaku sudah melampaui batas rasionalitas dan mengancam kelangsungan hidup bersama. Dalam kesempatan itu, ia mengutip istilah ‘Serakahnomics’ yang kerap disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang menggambarkan perilaku serakah yang lebih mengedepankan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan nilainilai kemanusiaan dan keberlanjutan bangsa.
“Keuntungan mereka sudah melampaui batas rasionalitas peradaban,” kata Puan. Menurutnya, fenomena ini merupakan refleksi dari kondisi di mana segelintir orang mengeruk sumber daya alam dan mengeksploitasi masyarakat dengan caracara yang tidak etis dan merusak.
Dalam pidatonya, Puan juga menekankan perlunya pendekatan yang menyeluruh untuk menangani masalah bisnis manipulatif. Tidak cukup hanya mengandalkan langkah hukum semata, tetapi harus melibatkan aspek politik, ekonomi, budaya, serta memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa agar perilaku serakah ini dapat dicegah dan diberantas secara efektif. Ia mengajak semua pihak untuk bekerja secara sinergis dalam menyusun kebijakan dan program yang mampu mengatasi akar masalah ini.
Presiden RI Prabowo Subianto juga sebelumnya pernah menyoroti isu serupa, mengakui masih adanya praktik korupsi dan perilaku ilegal yang merajalela di berbagai institusi pemerintah dan BUMN. Prabowo menyatakan komitmennya untuk mengambil sikap tegas, khususnya terhadap pelaku tambang ilegal di wilayah Indonesia. Menurutnya, tanpa pemberantasan terhadap aktor bisnis manipulatif ini, upaya pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat akan menjadi siasia.
Dalam konteks tambang ilegal, pemberantasan merupakan hal yang sangat krusial. Selain merusak lingkungan, tambang ilegal juga menimbulkan kerugian negara secara finansial dan memperburuk kondisi sosial masyarakat di sekitar lokasi tambang. Begitu pula dengan bisnis narkoba dan judi online, yang tidak hanya merugikan secara ekonomi tapi juga berpotensi menghancurkan generasi muda dan menimbulkan masalah sosial yang kompleks.
Berikut ini contoh bisnis manipulatif yang diungkap oleh Puan Maharani:
1. Tambang ilegal yang merusak lingkungan dan menggerus kekayaan alam.
2. Judi online (judol) yang mengancam stabilitas sosial dan finansial masyarakat.
3. Narkoba yang membahayakan kesehatan serta mental warga negara.
4. Penyelundupan berbagai komoditas ilegal yang mengganggu kestabilan ekonomi nasional.
Puan menegaskan bahwa menghadapi tantangan tersebut, Indonesia membutuhkan langkahlangkah strategis yang melibatkan seluruh elemen bangsa, baik dari pemerintah, lembaga penegak hukum, maupun masyarakat luas. Upaya ini harus diiringi dengan peningkatan pengawasan dan regulasi yang ketat agar bisnis manipulatif tidak terus merajalela.
Sebagai wujud nyata, penegakan hukum terhadap pelaku bisnis ilegal harus dilakukan tanpa pandang bulu. Keberanian dan komitmen dalam menindak berbagai praktik manipulatif pun menjadi kunci dalam menjaga kedaulatan negara dan melindungi masa depan bangsa.
Fenomena bisnis manipulatif yang disinggung Puan Maharani merupakan peringatan keras agar pemerintah dan masyarakat bersamasama mengawal dan memerangi berbagai praktik ilegal yang berdampak negatif bagi Indonesia. Dengan komitmen dan kerja keras bersama, diharapkan pola bisnis serakah dan manipulatif tidak lagi menjadi penghambat pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat.
