Demonstrasi menolak larangan media sosial di Nepal memuncak menjadi kericuhan yang menelan korban jiwa. Setidaknya 19 orang tewas dan puluhan lainnya terluka akibat bentrokan antara massa demonstran dengan aparat keamanan di ibu kota Kathmandu. Aksi ini dipicu oleh penolakan warga terhadap kebijakan pemerintah yang melarang penggunaan beberapa platform media sosial populer seperti Facebook, X (sebelumnya Twitter), dan YouTube.
Latar Belakang Demonstrasi
Ribuan warga, mayoritas dari kalangan generasi muda yang menamakan diri sebagai Generasi Z, berkumpul di sekitar gedung parlemen. Mereka menyuarakan penolakan terhadap larangan media sosial sekaligus mengangkat isu yang lebih luas, yaitu korupsi politik yang dianggap sudah merajalela di Nepal. Beberapa demonstran membawa spanduk bertuliskan slogan seperti “cukup sudah” dan “akhiri korupsi,” mengindikasikan kekecewaan mendalam terhadap pemerintahan yang dinilai otoriter.
Menurut Sabana Budathoki, salah satu pengunjuk rasa, larangan media sosial sesungguhnya hanya menjadi alasan bagi mereka untuk turun ke jalan. “Fokus sebenarnya adalah menghentikan korupsi yang merusak negara kami,” ujarnya kepada BBC. Tidak hanya soal korupsi, demonstran juga menyoroti kegagalan pemerintah dalam menangani krisis ekonomi yang membelit Nepal selama bertahuntahun.
Kebijakan Pemerintah dan Respons Kepolisian
Pemerintah Nepal menyatakan bahwa pembatasan media sosial diberlakukan untuk mengendalikan penyebaran berita palsu, ujaran kebencian, dan penipuan online, yang kini kian marak di tengah masyarakat digital. Menteri Komunikasi Prithvi Subba mengungkapkan bahwa polisi terpaksa menggunakan berbagai cara untuk membubarkan massa, termasuk meriam air, gas air mata, penggunaan tongkat, dan peluru karet.
Juru bicara Kepolisian Lembah Kathmandu, Shekhar Khanal, menyampaikan bahwa kekerasan memuncak ketika demonstran menerobos masuk ke area terlarang sekitar gedung parlemen. “Gas air mata dan meriam air digunakan demi menertibkan situasi setelah demonstran memanjat tembok penghalang,” katanya kepada kantor berita AFP.
Situasi di rumah sakit menjadi semakin sulit ketika gas air mata juga menyusup ke area pelayanan medis. Ranjana Nepal, seorang pejabat rumah sakit yang menangani korban luka, mengungkapkan kegelisahannya, “Saya belum pernah melihat kondisi seburuk ini di rumah sakit kami.”
Dampak dan Tindak Lanjut Pemerintah
Tindakan keras aparat menimbulkan reaksi keras pula. Jam malam segera diterapkan di Kathmandu, dan jajaran tentara dikerahkan untuk menjaga ketertiban di jalanjalan. Namun, gejolak tetap berlanjut hingga berujung pada pengunduran diri Menteri Dalam Negeri, Ramesh Lekhak, yang menyatakan mundur atas dasar moral karena kematian para demonstran.
Badan Hak Asasi Manusia PBB menanggapi insiden ini dengan menyerukan penyelidikan cepat dan transparan terhadap kematian tersebut. Selain itu, mereka mendesak pemerintah Nepal untuk mempertimbangkan ulang kebijakan pengaturan media sosial agar tidak merugikan hak kebebasan berekspresi warga.
Dampak Larangan Media Sosial bagi Masyarakat Nepal
Larangan tersebut dianggap berat dampaknya karena platform media sosial menjadi salah satu sarana utama bagi rakyat Nepal dalam mendapatkan informasi, hiburan, dan melaksanakan aktivitas bisnis seharihari. Instagram, misalnya, memiliki jutaan pengguna di Nepal yang menggantungkan kehidupan digital mereka pada platform itu.
Beberapa demonstran menilai kebijakan pemerintah sebagai upaya untuk membungkam suara publik yang selama ini digunakan untuk mengkritik serta menuntut perubahan. Mereka menegaskan tidak akan berhenti berjuang hingga kebebasan berpendapat dan transparansi pemerintah benarbenar terwujud.
Ringkasan Data Penting
- Jumlah korban meninggal: 19 orang, termasuk 17 di Kathmandu
- Puluhan orang mengalami lukaluka
- Platform yang dilarang: Facebook, X (Twitter), YouTube
- Contoh respons aparat: gas air mata, meriam air, peluru karet
- Menteri Dalam Negeri Ramesh Lekhak mengundurkan diri pasca kerusuhan
Demonstrasi ini menunjukkan betapa kuatnya ketidakpuasan rakyat terhadap kondisi pemerintahan sekaligus dampak kebijakan digital yang dinilai membatasi kebebasan. Pemerintah Nepal kini menghadapi tantangan berat untuk menyelesaikan konflik sosial sekaligus mengelola regulasi media sosial secara adil dan transparan agar tidak memperparah situasi yang telah memakan banyak korban jiwa.
