Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem di desadesa melalui inisiatif yang terintegrasi. Langkah ini ditandai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025, yang mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk bekerja sama dalam program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi garda terdepan dalam percepatan pengentasan kemiskinan dengan memanfaatkan data yang akurat.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyatakan pentingnya sinkronisasi data desa sebagai fondasi dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan yang lebih efektif. “KDMP ini bisa berdampak sosial secara nyata seperti pengurangan kemiskinan,” ucap Budi Arie dalam audiensinya dengan Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti. Dalam pembicaraan tersebut, beliau menekankan bahwa koordinasi antar lembaga menjadi kunci keberhasilan program ini.
Peran Data dalam Kebijakan
Data menjadi instrumen penting bagi KDMP untuk dapat menyasar langsung kantongkantong kemiskinan. Wamenkop, Ferry Juliantono, menambahkan bahwa data dari BPS sangat diperlukan untuk memetakan potensi desa. “Dengan data yang akurat, distribusi bantuan seperti pupuk subsidi dapat dilakukan dengan lebih tepat,” ujarnya. Pendekatan ini diharapkan bisa mereduksi rantai distribusi yang panjang dan meminimalkan risiko kesalahan sasaran dalam programprogram bantuan pemerintah.
Kepala BPS, Amalia Adininggar, juga mengungkapkan bahwa badan statistik ini memiliki beragam data penting terkait profil desa. Menurut data per Maret 2025, jumlah kemiskinan nasional tercatat sebanyak 23,85 juta jiwa, yang menunjukkan penurunan dari 24,06 juta jiwa pada September 2024. Dari angka tersebut, kemiskinan ekstrem mencapai 2,38 juta jiwa, turun 0,40 juta jiwa.
Potensi Ekonomi Desa
Program KDMP tidak hanya berfokus pada pengentasan kemiskinan, tetapi juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Amalia juga mengatakan bahwa ada peluang besar untuk menciptakan aplikasi khusus yang dapat mengintegrasikan data koperasi dengan data sensus pertanian dan potensi desa. “Kita nantinya bisa merekam seberapa jauh kontribusi KDMP terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” tambahnya.
Dengan pemanfaatan data yang tepat, berbagai komoditas strategis yang disubsidi pemerintah dapat disalurkan dengan lebih efisien. Hal ini mencakup tidak hanya distribusi pupuk, tetapi juga aspekaspek lain yang menyentuh kehidupan masyarakat desa, seperti akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.
Dukungan dan Sinergi antar Lembaga
Dalam rangka mendukung keberhasilan program ini, perlu adanya sinergi yang lebih kuat antara kementerian dan lembaga lain. Budi Arie menekankan bahwa komunikasi yang efektif merupakan elemen kunci dalam mengimplementasikan kebijakan yang efisien. Dengan melibatkan semua pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga masyarakat lokal, program ini diharapkan tidak hanya menjadi solusi sementara, tapi juga berdampak jangka panjang.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih berpotensi menjadi model dalam pengembangan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Dengan dukungan data yang sesuai dan kolaborasi antara kementerian, diharapkan program ini bisa mencapai tujuannya dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.
Melalui langkahlangkah konkret ini, diharapkan bahwa ke depan, desadesa di Indonesia akan mendapatkan dukungan yang lebih baik, dan masyarakatnya pun akan memiliki akses yang lebih luas ke sumber daya dan peluang ekonomi. Inisiatif seperti KDMP menunjukkan adanya harapan baru bagi pengentasan kemiskinan di tanah air.
