Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan yang masih ada dalam menjalankan tugas pemerintah. Hal tersebut disampaikan menyikapi sejumlah kejadian termasuk penjarahan yang terjadi di rumah pribadinya, yang menjadi sorotan publik belakangan ini. Dalam unggahan di akun Instagram resminya pada Senin, 1 September 2025, Sri Mulyani juga menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan moral, doa, serta berbagai kritik dan masukan.
Dia menegaskan bahwa kritik, baik yang berupa sindiran maupun teguran keras, merupakan bagian dari proses pembangunan Indonesia. Sri Mulyani mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersamasama menjaga persatuan dan menghindari tindakan yang merusak seperti pembakaran, penjarahan, fitnah, kebencian, serta perilaku yang dapat memecah belah bangsa. “Kami mohon maaf, pasti masih banyak sekali kekurangan. Bismillah, kami perbaiki terusmenerus,” ujarnya. Ia juga mengharapkan agar seluruh lapisan masyarakat terus mencintai Indonesia dengan penuh kesabaran dan ketulusan.
Komitmen pada Landasan Demokrasi dan Hukum
Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani menekankan pentingnya tugas sebagai pejabat negara yang berlandaskan sumpah menjalankan UndangUndang Dasar 1945 serta seluruh peraturan perundangundangan yang ada. Dia menjelaskan bahwa penyusunan undangundang tidak pernah bersifat pribadi atau sebelah pihak, melainkan merupakan hasil kerja bersama antara Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta partisipasi masyarakat luas.
Sri Mulyani mengingatkan bahwa apabila publik merasa adanya pelanggaran hak konstitusional, mekanisme demokrasi Indonesia menyediakan ruang untuk mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. Sementara jika pelaksanaan undangundang mengalami penyimpangan, masyarakat dapat membawa perkara tersebut hingga pada tingkat Mahkamah Agung. “Itu sistem demokrasi Indonesia yang beradab. Memang belum sempurna, tapi tugas kita adalah memperbaikinya terusmenerus dengan cara yang beradab, bukan melalui anarki, intimidasi, atau represi,” kata Sri Mulyani.
Penegakan Amanah, Integritas, dan Profesionalisme
Sri Mulyani menegaskan bahwa menjalankan tugas sebagai pejabat publik harus dilakukan dengan penuh amanah, integritas, profesionalitas, serta transparansi. Dalam konteks tersebut, ia menuturkan bahwa pejabat publik dilarang keras melakukan korupsi, karena jabatan yang diemban merupakan amanah sekaligus tanggung jawab yang mulia.
Lebih lanjut, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa tanggung jawab pemerintah sangat kompleks dan menuntut kebijaksanaan, empati, serta kepekaan terhadap aspirasi rakyat. “Karena ini menyangkut nasib rakyat Indonesia dan masa depan bangsa,” ujarnya menutup pernyataannya.
Pernyataan Sri Mulyani ini bukan hanya sebagai bentuk pengakuan atas kekurangan yang terjadi, tetapi juga sebagai wujud komitmen kuat dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan menjaga prinsipprinsip demokrasi. Dengan sikap terbuka terhadap kritik dan dorongan untuk terus memperbaiki sistem secara bijaksana, diharapkan pembangunan dan stabilitas negara tetap terjaga dengan baik di masa yang akan datang.
