Blimbing () – Keterbukaan informasi publik kini menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan responsif. Akses informasi yang cepat, mudah, dan terbuka telah menjadi tuntutan masyarakat di era digital, sekaligus mendorong pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, memperluas partisipasi publik, serta memastikan data yang disampaikan relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hal inilah yang disampaikan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat saat memberikan sambutan dalam kegiatan Pengelolaan Informasi Publik di Era Digital yang digelar oleh Direktorat Pemanfaatan Riset dan Inovasi pada Kementerian/Lembaga, Masyarakat, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Hotel Harris, Sabtu (15/11/2025)
Wali Kota Malang mengungkapkan bahwa sistem digital menjadi instrumen penting untuk memperkuat pengawasan, mencegah penyalahgunaan kewenangan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sejalan dengan itu, kota Malang terus memperkuat infrastruktur informasi publik melalui Malang Satu Data, Ngalam Command Center, serta berbagai aplikasi pelayanan publik lainnya.
Kegiatan yang konstruktif seperti ini menurutnya patut mendapatkan apresiasi, karena memberikan manfaat besar bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola informasi publik yang efektif, adaptif, dan berbasis teknologi.
“Ini menjadi momentum penting bagi Kota Malang dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus memperkuat integrasi data dan transparansi pemerintahan. Dalam konteks ini, kami juga mengoptimalkan peran PPID Utama dan PPID Pembantu dalam penyediaan data dan dokumentasi publik yang mudah diakses,” imbuhnya.
Lebih lanjut Wahyu mengatakan pihaknya menyadari bahwa keterbukaan informasi tidak hanya terkait penyediaan data, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh informasi yang valid melalui kanal resmi, seperti portal dan media sosial resmi pemerintah. Upaya ini merupakan wujud komitmen menghadirkan pemerintahan yang transparan dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Namun demikian, Wahyu mengakui bahwa pengelolaan informasi publik masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari isu keamanan data, literasi digital, hingga potensi penyebaran informasi yang tidak akurat. “Pemerintah harus mampu merespons tantangan ini dengan kebijakan komprehensif dan strategi penguatan kapasitas aparatur. Dalam konteks tersebut, kegiatan yang diselenggarakan BRIN ini memiliki nilai strategis yang sangat penting,” jelas pria yang akrab disapa Pak Mbois itu.
Melalui diskusi, literasi, serta pemanfaatan riset dan inovasi, integrasi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat dapat semakin diperkuat. Dengan begitu, kegiatan ini diharapkan menjadi wahana peningkatan kapasitas sekaligus memperkaya perspektif dalam mengelola informasi publik secara sistematis, adaptif, dan berbasis teknologi.
Wali Kota Malang pun menyampaikan bahwa langkah tersebut menjadi bagian awal dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang semakin transparan dan akuntabel. (/yn)
